Alasan Warga Paseban Kencong Jember Menolak Pertambangan Pasir Besi

Pemerintah mulai mencanangkan pembangunan progresif, tentu tujuan dari pembangunan tersebut ialah membuka saluran mampet yang ada di sektor investasi. Pembangunan-pembangunan ini ditengarai sebagai solusi untuk meningkatkan investasi, demi terciptanya daya saing ekonomi di level Asia tenggara terutama menanggapi diberlakukanya AEC (Asean Economic Community).

Investasi digunakan sebagai dalih agar membuka peluang berdikarinya ekonomi Indonesia, tentu dengan investasi yang besar maka akan didapatkan income yang tinggi pula. Semua dilakukan demi rakyat, walaupun pendidikan serta kesehatan masih sama saja tidak gratis dan masih bayar.
Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tercantum dalam rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan, salah satunya di sektor industri ekstraktif.

Tambang menjadi isu yang sangat kencang dihembuskan, walaupun tidak banyak masyarakat yang tahu. Di Jawa timur sendiri sudah dikepung oleh industri tambang itu sendiri, ruang-ruang kosong sudah di konvensi untuk para pemburu mineral sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa.

Namun realitasnya yang mengerjakan bukan negara sendiri, terlebih banyak perusahaan tambang baik lokal maupun asing turut serta mengambil hasil bumi kita. Selebihnya kita juga tidak mampu mengolah sendiri hasil tambang, sehingga harus dijual dalam bentuk setengah jadi lalu kita beli kembali dalam bentuk jadi. Maka tidak heran jika harga bahan bakar menjadi fluktuaktif, serta sangat menyusahkan rakyat kalangan bawah.

Belum lagi persoalan lingkungan yang selalu menjadi hal penting untuk disoroti lebih tajam, banyak hutan yang beralih fungsi serta para petani dan nelayan yang harus rela termarjinalisasi oleh industrialisasi ini.

Di pesisir selatan Jember, warga juga terus dikhawatirkan oleh rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh PT ADS. Rencananya, PT ADS akan melakukan penambangan pasir besi di pesisir pantai Desa Paseban Kecamatan Kencong, Jember. Perusahaan menjanjikan kepada Kades Paseban, akan memberikan royalti kepada Desa Paseban dengan nilai dua ribu rupiah per ton pasir besi. Dan akan memberikan dana bantuan untuk LSM se-Jember melalui Aliansi Merah Putih sebesar Rp 200 juta per bulan, sekaligus akan membangun smelter pabrik peleburan pasir besi menjadi biji besi siap pakai untuk kebutuhan pasar.

Terkait dengan tawaran tersebut, Kepala Desa Paseban mengatakan menolak sepenuhnya.
Oleh karenanya, sekitar 1.000 orang yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) berdemonstrasi menolak tambang pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Massa AMPEL menolak pertambangan pasir besi tersebut dengan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Balai Desa Paseban sambil membawa poster dan berorasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasinya kepada perangkat desa setempat. Menurutnya pertambangan pasir besi tersebut dapat merusak lingkungan pesisir pantai dan menyebabkan konflik horizontal di lingkungan desa, sehingga dapat menyengsarakan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor perikanan dan pertanian.

Kami menulis tentang ini bukan sekedar gurauan atau kritik dan kritik demi sesuatu yang tidak realistis, serta sebagai bentuk upaya eksistensi. Tetapi lebih pada keberpihakan pada kaum yang teralienasi dari sumber produksinya, hingga harus rela terusir dari tanah yang menjadi pundi-pundi emas untuk menyambung kehidupan.

Berdasarkan observasi lingkungan dan beberapa informasi terkait kondisi pra industrialisasi, tercatat bahwa ratusan hektar lahan itu berada di wilayah Kecamatan Kencong Jember, yang meliputi Desa Paseban akan dialihfungsikan menjadi area tambang. Perlu diketahui meskipun lahan di daerah tersebut merupakan tadah hujan, tetapi lahan tersebut mampu menghasilkan komoditas pangan yang cukup besar.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi cerita tersendiri, karena lahan-lahan tersebut merupakan sumber produksi utama masyarakat untuk hidup.

Tambang khususnya pasir besi, memang menjanjikan dana yang melimpah, terutama untuk menigkatkan pendapatan daerah. Jember dalam kurun waktu terakhir mampu menjadi kabupaten yang cukup berdinamika, di daerah ini cukup banyak pertambangan khususnya pasir. Namun pertanyaannya apakah selama ini dana pemerintahan sudah menyisir sektor yang beririsan langsun dengan warga. Apalagi beberapa kondisi warga cukup memprihatinkan, akibat tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Belum lagi sektor alam yang terganggu keseimbangannya.

Kemudian ini terlihat dari banyak hutan yang tumbang untuk industrialisasi. Dampaknya cukup signifikan dari kekeringan hingga banjir sudah menjadi pemandangan biasa. Lagi-lagi warga yang jadi korban, sementara mereka hanya tertawa karena mendapatkan keuntungan pribadi yang melimpah.

Warga selalu menjadi korban penghisapan dan penindasan, mereka tidak pernah dilibatkan dalam setiap permasalahan yang ada. Pengambilan keputusan sepihak serta permainan elite politik dan perusahaan jahat telah menyengsarakan warga itu sendiri.

Ketika warga sekitar dipisahkan dari politik maka yang terjadi adalah pengambilan kebijakan yang tidak terkontrol, sehingga menyengsarakan banyak warga. Walaupun hasil alam melimpah, dana banyak tak terbatas namun jika hanya dinikmati sebagian orang itu merupakan tindakan yang jahat. Hemat kami, jika pembangunan dilakukan dengan benar, seperti melakukan kajian dampak terhadap lingkungan baik alam dan sosial masyarakat dilakukan dengan benar.

Sehingga jika warga dipisahkan dari alamnya, maka yang akan terjadi adalah hilangnya keseimbangan di dalam ruang hidup mereka sendiri. Maka karena itu warga harus mengambil alih sektor mereka sendiri, khususnya alam sekitar mereka, sebagai syarat terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.